Kamis, 01 Maret 2018

APA SIH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) ITU?

Tags

PPA Desa Kedungmaling bersama perangkat desa sedang berkoordinasi.

Tak kenal  maka  tak sayang. Demikian juga dengan sebutan-sebutan yang ada dalam sistem pemilihan umum yang ada  di negara ini. Nah, Panitia Pemungutan Suara atau yang biasa kita sebut PPS adalah merupakan pelaksana teknis terkecil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). PPS  secara  administratif berkedudukan di desa atau kelurahan. Sementara hirarki di atasnya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selanjutnya adalah KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.


PPS Desa Kedungmaling secara hirarki bertanggung-jawab kepada PPK Sooko, Kab. Mojokerto.  PPS memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam tahapan awal Pilkada. Mengapa bisa demikian?

PPS  berperan dalam menentukan kualitas, akurasi, serta kemutkhiran data pemilih.  Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih  di tingkat desa/kelurahan sangat bergantung kepada PPS sebagai ujung tombak ke-dua bagi KPU setelah PPDP. Tanggung-jawab yang besar ini tentu saja akan berjalan baik bila mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, diantara adalah:

  1. PPDP
  2. Perangkat Desa/Kelurahan, RT/RW atau sebutan lainnya.
  3.  PPK
  4.  KPU/KIP Kabupaten/Kota
  5. Pengawas Pemiliihan Lapangan (PPL), dan
  6. Tim kampanye pasangan calon kepala daerah di tingkat desa/kelurahan (jika ada).


Ada dua (2) peran besar PPS dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, yaitu: 
  1. PPS memiliki kewenangan yang sangat besar dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dimulai dari proses menginput data pemilih, memperbaiki data pemilih (menghapus dan memperbaiki), dan mengumumkan daftar pemiliih kepada masyarakat.
  2. PPS menjadi ujung tombak ke-dua setelah PPDP bagi KPU. PPDP dan PPS berhubungan langsung dengan pemilih. Oleh karenanya PPS memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan warga/pemilih.


Tentu saja agar  seluruh kegiatan  PPS dapat dikerjakan dengan baik maka harus ada panduan serta bimbingan teknis yang menyertainya. Selanjutnya diharapkan kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPS dapat terukur (akuntabel), akurat, dan transparan. Demikian juga untuk tahapan-tahapan pemilihan selanjutnya.


Nah, jika ingin mengetahui secara detil uraian Tugas dan Tata Kerja PPS, bisa ditengok di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 13  Tahun 2017 (bisa diunduh di sini).

.
.

This Is The Oldest Page